Tantangan 52 Tahun ASEAN Bidang Ekonomi (2)

LUAR NEGERI

Ilustrasi. (FOTO-FOTO:KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI)

LOMBOK BARAT–Indonesia sudah sejak lama dikenal dunia memiliki sejumlah tokoh yang memiliki daya kepemimpinan di tingkat global. Tak hanya di kawasan Asia, tapi juga dunia. Politik bebas aktif yang dijalankan Presiden Soekarno pun telah menunjukan itu. Atas spirit tersebut, lahir Konferensi Asia Afrika yang pertama kali di gelar di Bandung, Jawa Barat.

Indonesia pun memiliki hubungan baik dengan seluruh Negara Asia Tenggara. Meski pada pertengahan tahun 1960-an, Asia Tenggara terbagi ke dalam empat kubu, yakni Fhilipina dan Thailand condong ke Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura dekat ke Inggris, Kamboja dekat ke China, serta Laos dan Vietnam yang sempat condong ke Uni Soviet.

Tak ingin terpecah belah, melalui prakarsa Thailand dibentuklah ASEAN (Assosiation of Southeast Asian Nations) yang menjadi wadah misi perdamaian dunia masing-masing Negara. ASEAN berdiri di Bangkok, 8 Agustus 1967. Saat itu, hanya lima Negara Asia Tenggara yang bersedia bergabung, yakni Fhilipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Baca Juga :  Produsen Pilih Keripik Sebagai Alternatif Produk Panganan

Tiga Negara Indochina—Kamboja, Laos, dan Vietnam—tidak bersedia bergabung karena hampir semua Negara yang tergabung dalam ASEAN dekat dengan kubu Barat. Ketiga Negara Indochina itu mencurigai ASEAN sebagai perhimpunan regional bentukan Barat.

Mitra Dialog

ASEAN pada akhir tahun 1970-an melibatkan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Masyarakat Eropa (ME), Selandia Baru, dan Badan PBB bidang pembangunan (UNDP) sebagai mitra dialog. Jumlah mitra kemudian bertambah dengan kehadiran China, India, Korea Selatan, Rusia.

Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN tidak menjadikan kebijakan luar negeri Indonesia selalu sama dengan ASEAN. Hal itu terlihat ketika ASEAN berupaya mencari penyelesaian atas konflik Kamboja pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, ASEAN mengambil posisi berhadap hadapan dengan Vietnam.

Melihat tidak adanya kemajuan yang berarti dalam penyelesaian konflik Kamboja, secara sepihak Presiden Soeharto mengutus Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani untuk berkunjung ke Vietnam, 16 Februari 1984, guna menjajaki kemungkinan Vietnam ikut dilibatkan dalam upaya mencari penyelesaian atas konflik Kamboja. (AGUS SANTHOSA, TINJAUAN KOMPAS MENATAP INDONESIA 2014/GRAMEDIA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: