Melindungi Bangsa dari Praktik Money Politik
RADIO SINFONI, Mataram: Untuk menyambut Pemilihan kepala daerah (Pilkada), 22 November 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB), Forum Wartawan NTB mengadakan diskusi publik dengan mengangkat tema “Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisasi Sara di Pilkada NTB 2024”, yang diselenggarakan di aula kantor Gubernur NTB, Rabu (22/5/2024)
Diskusi ini di isi oleh dua pemateri yang kompeten dalam hal penanganan masalah pemilihan kepala daerah, yakni Agus Hilman, selaku komisioner KPU dan bapak Itratip selaku ketua Badan Pengawas Pemilu provinsi NTB.
Sebesar 58,63 persen atau 2,2 juta dari 3,9 juta pemilih pada tahun ini didominasi oleh pemilih pemula, seperti generasi milenial dan generasi zilenial. Oleh karenanya, kedua pemateri memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anak muda yang hadir untuk bersikap bijak dalam memilih dan ikut serta berpartisipasi dalam pemilu di tahun ini.
Dalam pemaparannya, Itratip menyampaikan, tentang peran anak muda sebagai content creator dalam membuat konten yang dapat mengedukasi masyarakat tentang pemilu anti hoax dan anti sara, juga tentang bagaimana cara mencegah dan apa dampak negatif yang di dapatkan jika melakukan hal tersebut.
Lebih lanjut, Ketua Bawaslu NTB ini mengajak seluruh partisipan yang hadir untuk mulai menutup mata rantai money politik yang sudah merajalela di NTB. Karena, pelaku money politik saat ini bukanlah masyarakat kelas menengah ke bawah saja, melainkan orang-orang pintar yang dapat membuat proposal sehingga dapat melobi calon legislatif tersebut. Sistemnya ialah, mereka akan memberikan suara mereka dengan imbalan apapun yang mereka minta lewat proposal yang diajukan.
“Makanya saya selalu mengatakan bahwa pelaku Money Politik hari ini bukan hanya orang menengah ke bawah, tetapi penikmat money politik hari ini dilakukan oleh orang-orang pintar, karena hanya orang-orang yang pernah membuat proposal lah yang akan bisa membuatnya,” ujar Itratif.
Maka dari itu, Itratif mengajak para generasi milenial dan generasi Z yang hadir untuk berani memberhentikan mata rantai money politik. Sebab, jika money politik ini terus dijalankan, lalu bagaimana dengan nasib masyarakat kedepannya yang memiliki potensi untuk memimpin bangsa namun terhalang oleh keadaan ekonomi yang kurang baik untuk mengcover biaya politik yang sangat mahal. Itu sebabnya praktik culas ini harus benar-benar diberhentikan.
“Jika kita terus memelihara praktik ini, maka dimana ruang eksistensi untuk anak-anak muda yang cerdas dan berpendidikan, namun harus dihadapkan dengan masyarakat yang menganggap bahwa ijazah itu tidak perlu,” ucap Itratif.
